Apdesi Berpolitik Praktis, Komisi II DPR Tegur Mendagri

Nasional

NOTULA – Deklarasi dukungan penambahan masa jabatan presiden yang dilakukan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berimbas kurang apik pada Mendagri Tito Karnavian. Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegurnya, karena Apdesi telah berpolitik praktis.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu awalnya bertanya kepada Tito Karnavian terkait UU No 17/2013 tentang organisasi massa di bawah pengawasan dan pembinaan Kementerian Dalam Negeri yang dinilai tidak tunduk kepada pemerintah.

“Saya melihat, mencermati, selama ini Ormas-ormas itu kebanyakan bablas pak Menteri, artinya mereka tidak tunduk kepada aturan dan peraturan perundang-undangan No 17/2013,” ucap Junimart dalam Raker Komisi II dengan Mendagri RI dan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI, serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, terkait evaluasi pelaksanaan program dan anggaran 2021, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (5/4/22).

“Padahal itu kewajiban Kemendagri untuk mengawasi dan membina Ormas,” tegas Junimart sembari menilai Apdesi telah kebablasan, dengan menyuarakan dukungan penundaan Pemilu dan atau penambahan masa jabatan presiden.

“Kalau kita masih ingat betul tentang Apdesi, UU tentang ormas itu dan UU tentang Pemerintahan Desa, sudah jelas mengatakan bahwa para kepala desa tidak boleh bermain politik praktis,” tegasnya lagi.

“Saya tidak menyampaikan tentang dukung-mendukung, tetapi mereka mestinya sudah paham tentang undang-undang Pemdes ini,” imbuhnya.

Junimart juga meminta agar Mendagri tegas terhadap Ormas dan menetralisir validitas mereka, baik yang terdaftar di Kemendagri maupun Kemenkumham, sehingga masyarakat tidak dilanda kebingungan.

“Saran kami, Kementerian Dalam Negeri mengambil sikap sebagai pembina, pengawas, dari seluruh Ormas di seluruh Indonesia,” pungkas Junimart.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II, Luqman Hakim, bertanya kepada Mendagri terkait isu bahwa Kemendagri telah menerbitkan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada kepala dan perangkat desa untuk mendeklarasikan penambahan masa jabatan presiden.

Acara yang dimaksudkan Luqman, kegiatan Silatnas di Istora Senayan yang dilaksanakan Apdesi pimpinan Surta Wijaya, beberapa waktu lalu.

“Dua hal yang saya tanyakan, apa betul informasi yang beredar bahwa baru sehari sebelum acara, SKT untuk update itu keluar atau diterbitkan oleh Kemendagri?” tegas Luqman, di ruang rapat.

Legislator PKB itu menegaskan, Kemendagri memiliki fungsi pembinaan terhadap organisasi massa dan pemerintahan desa. Menurutnya, seharusnya Kemendagri memberikan teguran keras terhadap Apdesi yang mendeklarasikan dukungan penambahan masa jabatan presiden tiga periode.

“Kegiatan politik praktis oleh kepala dan perangkat desa itu dilarang undang-undang,” ucapnya.

Dia berharap Kemendagri dapat menegakkan aturan. Kemendagri juga perlu mendorong para kepala daerah untuk melakukan pembinaan dengan memberi sanksi kepada kepala atau perangkat desa yang ikut menyatakan dukungan Presiden Jokowi 3 periode.

“Satu, itu menyalahi undang-undang. Kedua, itu menabrak konstitusi, karena konstitusi kita mengatur seseorang hanya boleh menjadi presiden 2 periode,” tutupnya.