Antisipasi Jual Beli Jabatan, KPK Awasi Ketat Proses Pengisian Pj Kepala Daerah

Nasional

NOTULA – Demi menghindari jual beli jabatan pada proses pengisian jabatan Penjabat (Pj) di 272 kepala daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan melalui pendidikan Politik Cerdas Berintegritas (PCB).

Kepada wartawan, Plt Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan, pihaknya konsen mengawasi proses pengisian Penjabat (Pj) jelang Pemilu dan Pilkada 2024, karena akan ada 272 kepala daerah berakhir masa tugasnya pada 2022-2023.

“Pj bertugas sampai terpilihnya kepala daerah baru hasil Pilkada 2024. Transisi dan pengisian Pj ini jadi perhatian Bersama, karena proses ini sering jadi ajang transaksi dan rentan praktik-praktik korupsi. Mirip ‘praktik jual-beli jabatan’ pada beberapa perkara yang ditangani KPK,” jelas Ali, Selasa (10/5/22).

Jika mengacu pada data KPK sejak 2004 hingga 2021, sambung dia, para pelaku korupsi yang berasal dari proses politik cukup mendominasi, di antaranya 310 orang merupakan anggota DPR dan DPRD, 22 gubernur, dan 148 walikota dan bupati.

“Biaya besar pada proses politik jadi salah satu pemicu seseorang melakukan korupsi untuk memperoleh penghasilan tambahan guna menutup pembiayaan itu. Penghasilan tambahan ini tidak jarang dilakukan dengan cara-cara menabrak aturan, salah satunya korupsi,” kata Ali.

Karena itu KPK sangat konsen melakukan pencegahan pada sektor politik. Salah satunya melalui program PCB.

Kedudukan partai politik sangat strategis dalam mengusung pasangan calon dan menghasilkan wakil rakyat, presiden, wakil presiden, dan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas.

“Program ini mendorong para pimpinan dan pengurus partai politik baik di pusat maupun daerah bisa menjadi benteng bagi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya,” katanya.

Keberhasilan program identifikasi dan mitigasi pencegahan korupsi ini dapat berjalan efektif bila seluruh jajaran partai politik dan seluruh masyarakat berkomitmen ikut mengawasi proses politik itu.

Dengan begitu, kata dia, Penjabat (Pj) maupun kepala daerah yang terpilih nantinya memiliki integritas yang mumpuni untuk menduduki suatu jabatan dengan amanah, demi mensejahterakan masyarakat.