Andi Yusran: Segera Cabut Larangan Mudik

Nasional

NOTULA – Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran, berpendapat, pelarangan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021 dinilai tidak relevan dan mustahil dilakukan.

Menurut dia, salah satu alasan tidak relevan, karena status kebencanaan di tiap daerah berbeda. Sedangkan secara nasional pemerintah tidak pernah menetapkan status karantina wilayah.

“Maka pembatasan mobilitas penduduk mustahil dilakukan. Kebijakan PSBB dan atau PSBBM kontennya sekadar mengatur pergerakan orang secara berjarak,” tutur Andi, seperti dikutip dari RMOL.id, Sabtu (27/3/21).

Argumentasi kedua, sambung Andi, mudik Lebaran itu budaya. Pengamatan Andi, karena sudah membudaya, maka kebijakan pelarangan mudik sulit dilakukan.

Ia memprediksi, pemerintah akan kesulitan menegaskan kebijakan pelarangan mudik itu. Apalagi larangan serupa pernah diterapkan pada Lebaran tahun lalu, dan hasilnya nyaris tidak berhasil. “Masyarakat tetap mudik dengan cara dan jalurnya sendiri,” tuturnya.

Sebab itu, doktor politik Universitas Padjajaran itu mengusulkan agar pemerintah segera mencabut kebijakan larangan mudik. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, dia melihat pendidikan masyarakat lebih efektif.

“Cabut larangan mudik, selanjutnya mengedukasi masyarakat senantiasa menegakan protokol kesehatan dan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya,” kata Andi.

Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan, pemerintah melarang mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021, dengan pertimbangan risiko penularan Covid-19 yang belum terkendali.