Ancam Kedaulatan, KMPK Desak DPR Tidak Sahkan Perppu Corona

Nasional

NOTULA – Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) menolak tegas Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik virus corona baru (Covid-19).

Ketua Penggerak KMPK, Marwan Batubara, menyatakan, alasan menolak Perppu lantaran sangat berpotensi meruntuhkan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis.

“Menolak Perppu 1/2020 karena potensial meruntuhkan kedaulatan negara,” Marwan Batubara, saat jumpa pers secara daring, Senin (11/5) malam, sebagaimana dikutip dari rmol.id.

Dia juga menguraikan, Perppu itu sangat berpotensi meruntuhkan kedaulatan, karena menabrak sedikitnya 13 UU dalam konstitusi.

“Antara lain atas alasan melanggar sejumlah pasal dalam UUD 1945, seperti pasal 1, pasal 23 E, pasal 27 ayat 1, pasal 28 b ayat 1 dan seterusnya,” tuturnya.

Dia juga menambahkan, bila Perppu itu disahkan, akan berpotensi terjadi abuse of power oleh eksekutif, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Sebab, dengan Perppu itu sejumlah UU yang berlaku akan ditabrak.

“Berpotensi terjadi moral hazard, karena diberikannya status kebal hukum dan pembatalan ketentuan undang-undang yang berlaku terhadap KSSK. Kemudian dieliminasinya peran budgeting, APBN dan pengawasan yang dimiliki DPR, serta peran penilaian dan pengawasan yang dimiliki BPK,” jelasnya.

Sebab itu, KMPK akhirnya mendesak DPR RI untuk menolak Perppu yang secara terang-terangan menegasikan keberadaan DPR RI itu sendiri. “Jika DPR menerima Perppu itu, berarti DPR RI mematikan dirinya sendiri,” tegas Marwan.

Hadir dalam acara itu, antara lain; mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang juga Ketua Advokat KPMK, Prof Saiful Bakhri, dan Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro.

Tampak juga Ketua Umum Parmusi, Usamah Hisyam, dan sejumlah ormas Islam serta organisasi kemahasiswaan, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) dan BEM sejumlah universitas hingga para rektor universitas.

Seperti diketahui, sejumlah tokoh bangsa seperti Amien Rais, Din Syamsuddin, Adhie Massardi dkk juga ikut dalam gerakan KPMK yang telah mengajukan Judicial Review (JR) Perppu 1/2020 ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).