Anas: Hindari Korupsi, Optimalkan E-Budgeting

Malang Raya

Malang Raya – Kota malang
Achmad Rizal

NOTULA – Kasus korupsi dalam setahun terakhir seolah menjadi tamparan keras terhadap sistem demokrasi. Betapa tidak, tiga kepala daerah di Malang Raya, termasuk 41 anggota DPRD Kota Malang terjerat kasus rasuah itu.

Dimulai dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Walikota Batu, Eddy Rumpoko, pada medio September 2017.

Selang enam bulan kemudian, Maret 2018, Wali Kota Malang, HM Anton, juga berurusan dengan KPK atas keterlibatannya dalam kasus suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Bersamaan, 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang juga berstatus tersangka suap. Mereka ditetapkan sebagai tersangka lantaran terlibat kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Terakhir, di medio Oktober 2018, diliran KPK sambaing Kabupaten malang. Kali ini menetapkan Bupati Malang, Rendra Kresna, sebagai tersangka menerima suap dan gratifikasi.

Meurunt fakta-fakta di atas, Direktur Hasta Komunika Research & Consulting, Muhammad Anas Muttaqin, berpendapat, kasus korupsi yang melanda tiga daerah di Malang Raya itu mencoreng wajah pemerintahan.

Bahkan, untuk kasus korupsi massal di Kota Malang yang menyita perhatian nasional, karena melibatkan 41 dari 45 orang anggota DPRD-nya. Dalam kasus ini, menurut dia, legislatif yang harusnya melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif, justru membuka peluang adanya persengkongkolan melanggar hokum.

“Marwah pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah pun ikut merosot gara-gara kasus korupsi ini. Bisa saja ini berdampak pada tingginya angka Golput dan rendahnya partisipasi masyarakat pada Pemilu,” kata Sam Anas, sapaan akrabnya.

Tingginya potensi korupsi massal di daerah, tidak hanya di Malang Raya, kata Anas, menjadi cerminan kegagalan fungsi DPRD dalam menjalankan perannya, khususnya pada konteks pembahasan APBD.

Pada momentum Hari Anti Korupsi se-Dunia, 9 Desember, Anas berharap peristiwa semacam itu jadi catatan utama semua pihak, khususnya pembuat kebijakan, untuk menutup celah-celah korupsi dalam pembahasan APBD antara eksekutif dan legislative.

Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Malang Raya itu juga mengatakan, praktik semacam itu seharusnya bisa dicegah jika kepala daerah konsisten menggunakan sistem elektronik atau e-budgeting dalam perencanaan hingga penganggaran keuangan daerah.

Menurut bapak dua anak ini, pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan perihal sistem penganggaran elektronik ini, tetapi sebagian besar daerah belum menerapkannya. Penyusunan APBD di Indonesia saat ini masih bersifat konvensional.

“Penyusunan APBD harus lebih transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui penerapan sistem E-budgeting yang bisa meminimalisasi kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh siapapun, baik eksekutif maupun legislatif,” pungkas calon angoota DPRD Kota Malang Dapil Sukun dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.