Anak Cucu Harus Pontang-Panting Membayar Utang Pembelian Freeport

Nasional

NOTULA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang mengatakan bahwa pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia 51,2 persen sebagai bukti bahwa pemerintah sangat pro rakyat, dikritisi berbagai pihak.

Mengapa? Karena generasi mendatang yang harus pontang-panting membayar utang akibat pembelian saham Freeport itu.

Wakil Ketua Dewan Kerhormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, mengatakan, pembelian saham senilai Rp. 55,8 triliun itu terlampau mahal.

Dari sisi pembiayaan, transaksi itu dibiayai utang korporasi berupa obligasi global dalam valas. Konkretnya, PT Inalum menerbitkan obligasi global senilai 4 miliar dolar AS dengan kupon antara 5,5 persen hingga 7,375 persen yang dicatatkan di Amerika Serikat.

“Masalahnya, kupon (atau bunga) obligasi itu mahal sekali, antara 1,5 sampai 2 persen lebih mahal dari obligasi dolar pemerintah. Padahal obligasi dolar pemerintah sekarang sedang mahal-mahalnya,” tegas Dradjad, saat berbincang dengan redaksi, Senin (24/12), seperti dikutip dari rmol.co.

Langkah itu, kata dia, menegaskan bahwa rezim ekonomi pemerintahan Jokowi bukan hanya banyak berutang, tapi juga utang yang mahal pun ditubruk. Buktinya, transaksi Freeport memakai utang yang sangat mahal, pembangunan infrastruktur pun demikian.

“Ini itu pakai utang, bahkan sebagian mahal sekali. Nanti siapa yang membayar? Ya rakyat dan anak cucu. Mereka membayar melalui pajak ini itu, cukai ini itu, tarif ini itu dan sebagainya. Jadi ibaratnya, saya membangun rumah yang bagus. Tetangga memuji saya. Tapi anak saya yang harus pontang-panting membayarinya. Apakah ini pro rakyat?” demikian Dradjad.