NOTULA – Ketua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, diduga terlibat kasus suap calon legislatif petahana dari Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Kepala BNP2TKI itu disebut sebagai yang memerintahkan uang Rp 8 miliar lebih untuk ‘serangan fajar’ untuk Jawa Tengah.

Seperti diberitakan, dalam kasus itu KPK sudah menetapkan Bowo Sidik sebagai tersangka suap jasa angkut pupuk PT Pupuk Indonesia oleh kapal milik PT Humpuss.

“Amplop (Rp 8 miliar) itu mau dibagi ke Jawa Tengah atas perintah pimpinan dia, pak Nusron Wahid,” kata pengacara Bowo Sidik, Saut Edward Rajagukguk, kepada wartawan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/4).

Menurut Edward, apa yang dia sampaikan itu berdasarkan pengakuan kliennya saat dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

Dikatakan juga, posisi kliennya sama dengan Nusron sebagai calon DPR, Caleg Dapil Jateng II. Tapi jabatan Nusron lebih tinggi, yakni sebagai Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) Golkar untuk Jateng dan Kalimantan.

“(Nusron Wahid) pimpinan di Bappilu Jateng Kalimantan. (Keterangan) Ini langsung disampaikan Bowo ke penyidik,” ujar Edward.

Terkait stempel ‘cap jempol’ yang identik dengan salah satu Paslon di Pilpres 2019, yakni Jokowi-Maruf, dibantah oleh Edward. Menurutnya, amplop serangan fajar itu untuk pencalegan, bukan Pilpres.

“Cap jempol memang dibuat, karena supaya tahu bahwa amplop ini sampai atau tidak nanti. Jadi sebagai tanda saja,” sebut Edrwad, seperti dikutip dari rmol.co.

“Katanya, 600 ribu amplop yang menyiapkan Nusron Nahid. Dia (Bowo Sidik) 400 ribu amplop. Pak Nusron 600 ribu. Mereka punya pengalaman bahwa amplop itu tidak disampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, untuk menghindari itu dibuat tanda cap jempol,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, KPK mengamankan 400 ribu amplop ‘serangan fajar’ dalam 84 kardus senilai Rp 8 miliar lebih bersamaan dengan penangkapan calon anggota DPR RI petahana dari Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, beberapa waktu lalu.