NOTULA – Presiden Jokowi harus memerintahkan Menko Polhukam Wiranto mengurungkan rencana pembentukan tim pengkaji ucapan tokoh yang dianggap melanggar hukum.

Pernyataan itu dilontarkan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Menurutnya, istilah ‘melanggar hukum’ yang dilontarkan Wiranto tidak memiliki kejalasan.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan sangat rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik dari warga negara kepada pemerintah.

“Hak atas kemerdekaan menyatakan pendapat di Indonesia sudah terancam dengan berbagai ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik. Salah satu yang bermasalah adalah pasal yang memidanakan penghinaan terhadap pejabat dan lembaga negara,” tegas Usman, dalam siaran pers, Jumat (10/5).

Dia khawatir, tim pengawas yang dibentuk Wiranto justru akan membuat panjang daftar pengkritik pemerintah yang diproses hukum.

Pasalnya, sambung dia seperti dikutip dari rmol.co, sejauh ini saja sudah banyak orang yang diproses hukum akibat melontarkan kritikan kepada otoritas negara, termasuk presiden.

“Terlebih lagi ada kecenderungan bahwa pengawasan itu menargetkan tokoh-tokoh yang aktif mengkritik pemerintah pasca pemilihan presiden 17 April,” imbuhnya.

Bila Wiranto tetap menjalankan rencananya, Usman menilai hal itu akan berdampak pada kultur politik oposisi yang selama ini sehat dan dibutuhkan oleh kehidupan sosial politik.

“Lebih jauh dari itu, kebijakan tersebut akan menjadikan presiden serta pemerintah menjadi antikritik,” ingatnya.