NOTULA – Amnesty International Indonesia (AII) mencatat, unjuk rasa yang berujung dengan kerusuhan dan jatuhnya korban pada 21-22 Mei, terindikasi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Korban terdiri dari berbagai kalangan, bahkan termasuk tim medis, jurnalis, penduduk setempat, dan peserta aksi dari berbagai usia.

Senior Researcher AII, Papang Hidayat, mengatakan, sebenarnya di Indonesia sudah ada tiga instrumen internal kepolisian yang mengatur petunjuk pengamanan aksi unjuk rasa, yakni Peraturan Kapolri (Perkap) 16/2006 soal pengendalian massa, kemudian Perkap 1/2009 soal penggunaan kekuatan dengan tindakan kepolisian, dan terakhir Perkap 8/2009 soal implementasi nilai-nilai HAM dalam pedoman perilaku kepolisian.

Tiga Perkap itu, kata Papang, menjadi bagian dari instrumen HAM internasional yang diadopsi instrumen kepolisian, namun sayangnya berbeda dengan yang terjadi di lapangan saat kerusuhan 21-22 Mei.

“Di lapangan berbeda, pertama di situ jelas menyatakan bahwa tindakan represif dari kepolisian yang dibenarkan hanya boleh ditunjukkan untuk mereka yang melakukan kekerasan, dan bukan kepada peserta aksi yang tidak melakukan kekerasan,” tutur Papang di Gedung YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (26/5).

Dengan demikian, kata dia lagi, jika terjadi dinamika aksi massa besar dimana awal mulanya damai, kemudian sebagian ada massa yang melakukan kekerasan dengan melempar batu, molotov dan lainnya, apapun itu, tidak boleh langsung direspon dengan gas air mata.

“Gas air mata itu ditunjukkan untuk membubarkan semua aksi massa, baik yang damai maupun yang tidak, padahal hak untuk berkumpul secara damai itu merupakan HAM, nah di beberapa kejadian respon itu tidak terjadi,” tandasnya.