Alumni UI: Proses Hukum Dahnil Sarat Politik Adu Domba

Nasional

NOTULA – Salah satu syarat menjaga situasi keamanan yang kondusif jelang Pemilu Serentak 2019 adalah penegakan hukum yang adil dan transparan, tak boleh hanya berdasar posisi politik seorang tokoh yang mendukung calon presiden penantang incumbent.

“Pemeriksaan terhadap Ketua Umum Pemuda Muhammadiah sekaligus kordinator jurubicara Tim Capres Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam kasus dana kemah pemuda, itu bentuk ketidakadilan dalam penegakan hukum,” jelas Ketua Umum Solidaritas Muslim Alumni Universitas Indonesia (Solusi UI), Sabrun Jamil, lewat keterangan tertulis, Rabu (28/11).

Dia menduga proses hukum kasus itu penuh muatan politik. Tindakan pemeriksaan hukum itu juga menyakiti perasaan masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah. Dan jika melihat latar belakang perkaranya, pemeriksaan terhadap Dahnil juga berpotensi merusak hubungan warga Muhammadiyah dengan warga Nahdlatul Ulama yang sebelumnya sangat harmonis.

“Pemeriksaan yang terasa dibuat-buat terhadap Ketum Pemuda Muhammadiyah itu dapat menimbulkan friksi di masyarakat,” Sabrun mengingatkan, seperti dikutip dari rmol.co.

Seperti diketahui, Dahnil diperiksa polisi karena diduga mengetahui penyalahgunaan dana Kemah Pemuda yang dikucurkan Kemenpora sebesar Rp 2 miliar pada 2017. Selain kepada Pemuda Muhammadiyah, dana juga mengalir ke Gerakan Pemuda Ansor sebesar Rp 3 miliar.

Sabrun berpendapat, jika Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah diperiksa polisi, sewajarnya Ketua Umum GP Ansor juga diperiksa. Hal yang sama juga harus diberlakukan kepada pejabat di Kemenpora.

Meski begitu Sabrun mendesak dihentikannya pemeriksaan terhadap Dahnil, karena Pemuda Muhammadiyah sudah menjelaskan tentang transfer dana ke rekening Pemuda Muhammadiyah. Lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tidak menemukan penyelewengan dana, dan uang yang digelontorkan Kemenpora sudah dikembalikan Pemuda Muhammadiyah, sehingga Kemah Pemuda yang diprogramkan Kemenpora justru dibiayai sendiri oleh Pemuda Muhammadiyah.

Sementara itu Ketua Dewan Pendiri Solusi UI, Andy Azisi Amin, mengimbau aparat penegak hukum dan pemerintah yang sedang berkuasa agar tidak menggunakan cara-cara politik belah bambu atau mengadu domba antar umat Islam.

Sedang Ketua Divisi Hukum Solusi UI, Feizal Syahmenan, bersama Wakil Ketua Divisi Hukum Solusi UI, Nyai Shanti Dewi, menyatakan sepakat dengan permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla, agar pemeriksaaan Dahnil dilakukan transparan, biar kepercayaan masyarakat kepada aparat hukum dan pemerintah tidak hilang.