NOTULA – Jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil pada aksi penolakan hasil Pemilu 2019, mengindikasikan Polri telah melakukan tindakan di luar batas kewajaran.

“Itu tindakan di luar prosedur penanggulangan aksi massa,” tegas perwakilan alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH-YLBHI), Abdul Fickar Hajar, dalam siaran persnya, Kamis (23/5).

Ikut menandatangani siaran pers itu, para alumni LBH-YLBHI, seperti Nusyahbani Katjasungkana, Hermawanto, Dede Nurdin Sadat, Abdul Muttalib, Boedi Widjarjo, Abdul Kadir Wokanubun, M Hasbi Abdullah, Abd Azis, Iskandar Sonhaji, Uli Parulian Sihombing dan Johari Efendi.

Seharusnya Polri mengedepankan pola-pola humanis dan tidak represif, sebagaimana Peraturan Kapolri No 16/2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Sementara itu, Kepala Negara diminta tidak diam pada situasi seperti ini. Berikan kepastian keamanan dan perlindungan HAM pada rakyat.

“Bila situasi bentrok terus terjadi, maka sesungguhnya korbannya adalah rakyat, dan presiden harus bertanggungjawab,” Fickar mengingatkan.

Alumni LBH-YLBHI juga menyesalkan temuan dugaan peluru tajam seperti yang ditemukan di dalam mobil polisi di ruas jalan Jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat, Rabu (22/5).

“Kami juga mendesak Komnas HAM segera membentuk tim investigasi terkait meninggalnya para pengunjukrasa dan temuan peluru tajam itu,” tutup Fickar, seperti dikutip dari rmol.co.