Alumni ITB Janji Beri Dukungan Moral untuk Syahganda dan Jumhur

Nasional

NOTULA – Sejumlah alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dari angkatan 2000-an coba mengunjungi dua pendiri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan dan M. Jumhur Hidayat yang ditahan di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (6/11).

Salah satu alumni ITB, Deddi Wijaya, menurutkan kunjungan itu dimaksudkan untuk menunjukkan solidaritas kemanusiaan dan kesetiakawanan sesama alumni yang selalu berjuang menegakkan demokrasi.

“Kami berusaha mengunjungi dua senior aktivis ITB, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat, berdasar rasa kesetiakawanan dan kemanusiaan, sebagai sesama alumni dan berjuang untuk tegaknya demokrasi di Indonesia,” tegas Deddi, yang semasa di ITB pernah aktif di Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan (PSIK).

Menurutnya, Syahganda dan Jumhur yang juga senior di PSIK menempuh jalan perjuangan berbeda dengan para yuniornya. Namun penahanan dua aktivis era 1980-an ini menyebabkan generasi aktivis 2000-an merasa perlu memberi dukungan moril.

“Cara kami berjuang di masa kami beda dengan cara senior berjuang di masa lalu, meski begitu kami merasa berkewajiban memberikan dukungan moral untuk mereka dan keluarganya,” jelasnya.

Seperti dikutip dari RMOL.id, Kunjungan itu tidak dapat dilakukan, karena beredar kabar sedang ada sterilisasi, akibat ada seorang tahanan terjangkit Covid-19.

“Kami tidak bisa berkunjung, karena sedang ada sterilisasi, tetapi kami akan datang pada kesempatan berikutnya, untuk memberikan dukungan moral bagi kedua senior kami itu,” tutup Deddi.

Seperti diketahui, Syahganda dan Jumhur ditahan Bareskrim sejak 13 Oktober lalu, dengan tuduhan pelanggaran UU ITE, mereka ditahan bersama tujuh petinggi KAMI lainnya.

Kabar terbaru, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara 9 tersangka itu, karena belum memenuhi syarat materiil dan formil.

“Berkas 9 tersangka, yang ada anggota KAMI, dikembalikan jaksa peneliti kepada penyidik Bareskrim, kemarin Rabu, karena belum memenuhi syarat formil dan materill,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, Kamis lalu (5/11).