Alumni 170 Perguruan Tinggi Dukung Ketua DPD RI Kembalikan UUD 1945 Naskah Asli

Nasional

NOTULA – Pengurus Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia (FAPI) mendukung Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memperjuangkan agar UUD 1945 kembali ke naskah asli yang kemudian disempurnakan melalui pola adendum.

Dukungan disampaikan pengurus FAPI saat menemui LaNyalla, di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (22/7/22).

Ketua DPD RI didampingi senator asal Lampung, Bustami Zainudin, dan senator asal Kalimantan Selatan, Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, serta Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif S Hutagaol.

Dari FAPI, hadir Achmad Syarbini (Ketua), Utami S dan Asrianty Purwantini (Wakil Ketua FAPI) serta Febrinas Azis (anggota FAPI).

“Bagi kami, di tengah dominasi oligarki politik dan ekonomi, keresahan masyarakat karena darurat konstitusi, darurat kepemimpinan dan darurat kebohongan ini, maka kembali ke UUD 1945 merupakan solusi tepat,” papar Achmad Sarbini.

Dia berharap FAPI bersinergi dengan DPD RI merespon situasi bangsa. Sebab FAPI juga ingin melakukan sesuatu yang berguna dalam menyelesaikan permasalahan negara.

“FAPI merupakan gabungan alumni dari 170 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Kami selalu mempertanyakan apakah bangs aini sudah merdeka atau belum. Sebab, sampai sekarang cita-cita Proklamasi sepertinya jauh dari harapan, sementara oligarki mengancam kelangsungan negeri,” papar dia.

Melihat kiprah Ketua DPD RI, lanjut Achmad Syarbini, semangat FAPI menguat. FAPI merasa LaNyalla merupakan sosok yang bisa memimpin langkah perbaikan negeri.

“Dari rezim ke rezim belum ada yang terlihat menjalankan demokrasi dan sistem ekonomi secara benar. Pak LaNyalla dari awal menjabat sebagai Ketua DPD RI, kami lihat konsen ingin melakukan perbaikan,” tukas dia.

Sementara itu, LaNyalla mengajak FAPI meresonansikan gerakan kembali ke UUD 1945 sampai ke tingkat masyarakat bawah.

Senator asal Jawa Timur itu mengaku sedang mempersiapkan kajian komprehensif yang menyandingkan UUD 1945 naskah asli dengan UUD hasil amandemen 1999-2002.

“Dari situ kita bisa lihat bagian mana yang salah, kemudian bagian yang perlu diperbaiki supaya semua sadar dan bisa kembali ke jalan yang benar sesuai cita-cita para pendiri bangsa yaitu ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Menurutnya, setelah kajian itu, UUD 1945 bisa dikembalikan ke naskah asli dan disempurnakan melalui adendum.

“Meskipun sudah kembali, UUD 1945 naskah asli harus tetap disempurnakan. Namun, harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan pola adendum, tanpa harus mengganti isinya sampai 95 persen seperti yang ada saat ini,” urainya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan UUD hasil amandemen 1999-2002 sudah membuat Indonesia semakin liberalis dan kapitalistis.

“Pancasila sudah ditinggalkan. Sejak 2002, dan selama 20 tahun itu, kondisi bangsa bukannya membaik. Justru  oligarki ekonomi dan politik semakin menggurita,” ujarnya.

Dikatakan LaNyalla, sudah waktunya hulu diperbaiki sebagai upaya satu-satunya dalam menjawab persoalan politik, ekonomi, hukum dan aspek lainnya.

“Setelah gugatan PT di MK ditolak, berarti perjuangan semakin fundamental. Bukan hanya soal cara dominasi partai politik dalam pemilihan presiden, tetapi konstitusi kita secara penuh, agar perbaikan negeri ini tidak parsial,” lanjutnya.

Termasuk mengembalikan kadaulatan rakyat yang diwujudkan melalui Lembaga Tertinggi di negara ini. Dimana semua tertampung di dalamnya, tanpa ada yang ditinggalkan. Karena selain partai politik, ada utusan daerah, ada utusan golongan dan ada unsur TNI-Polri.

“Mereka ini yang harus bermusyawarah mufakat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Bukan kita serahkan total kepada Partai Politik saja. Mereka ini pua yang memilih presiden sebagai petugas rakyat. Untuk dilakukan evaluasi setiap tahun kinerjanya, apakah sudah sesuai atau melenceng dari roadmap yang disepakati,” pungkasnya.