Akhirnya Perpres Miras Dicabut, Muhammadiyah: Terima Kasih Pak Presiden…

Nasional

NOTULA – Silang sengkarut Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang isinya mencakup investasi produksi dan distribusi minuman keras beralkohol (Miras) akhirnya dijawab Presiden Joko Widodo.

Presiden akhirnya memutuskan mencabut lampiran Perpres khusus yang terkait investasi minuman keras beralkohol, tanpa catatan atau pengecualian. Dalam video singkat berdurasi sekitar satu menit, Jokowi menyatakan keputusannya mencabut dan memaparkan alasannya.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah dan Ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama lain, juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” paparnya dalam siaran langsung kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/21).

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan, lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” tegas Joko Widodo.

Investasi minuman keras beralkohol ini masuk ke dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021, yang diatur di dalam Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Seperti diberitakan, penanaman modal di sektor itu hanya dapat dilakukan di beberapa daerah, yakni Bali, Nusa Ternggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua, dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.

Tapi, belum sampai ditetapkan untuk direalisasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur, beleid itu mengundang kritik banyak pihak, utamanya dari Ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Terima Kasih Pak Presiden…

Terkait pencabutan lampiran Perpres itu, Muhammadiyah langsung mengapresiasi. “Alhamdulillah, terimakasih Pak Presiden,” kata Ketua PP Muhammadiyah, Prof Dadang Kahmad, seperti dikutip dari RMOL.id, Selasa (2/3/21).

Dia berharap, ke depan tidak ada lagi UU atau peraturan turunan lain yang membiarkan investasi Miras, perjudian, serta hal-hal yang diharamkan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa.

“Jangan ada lagi UU atau peraturan di bawahnya yang melegalkan sesuatu yang diharamkan agama, seperti miras dan judi,” tuturnya.

Pihaknya mendukung usaha-usaha pemerintah memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi bukan berarti menyasar investasi Miras. “Kami mendukung suksesnya investasi dan kemajuan ekonomi, tetapi dari usaha yang baik, tidak dari yang membawa mudharat bagi umat (bangsa),” pungkasnya.