Airlangga Hartarto: Bukan PSBB, Tapi PPKM Jawa-Bali

Nasional

NOTULA – Ketetapan baru pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat di sebagian wilayah Jawa-Bali ternyata bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Demikian ditegaskan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers di kanal Youtube BNPB Indonesia, Kamis (8/1/21).

“Jadi saya ingin menegaskan, ini bukan seluruh Jawa dan Bali, tetapi penanganan secara mikro kabupaten kota,” tutur Airlangga, sembari mengatakan, istilah yang dipopulerkan pemerintah terkait pembatasan skala mikro ini adalah PPKM.

Tolok ukur penerapan PPKM di Jawa-Bali, sambung dia seperti dikutip dari RMOL.id, mengacu pada empat kriteria terkait penanganan Covid-19 di daerah.

Di antaranya, angka rata-rata kasus aktif tercatat lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 14 persen dari total kasus positif. Kemudian angka rata-rata kasus meninggal lebih tinggi dibanding angka nasional yang sebesar 2,95 persen dari total kasus positif.

Kemudian, angka rata-rata kesembuhan lebih rendah ketimbang nasional yang sudah sebanyak 82,76 persen dari total kasus positif. Serta, angka keterisian tempat tidur isolasi pasien Covid-19 (Bed Occupancy Rate) yang lebih tinggi dari 70 persen.

Dari kriteria-kriteria tersebut, pemerintah pusat memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk mengamati data di tingkat kabupaten/kota. Sehingga tidak semua wilayah di satu provinsi diterapkan pembatasan.

“Sekali lagi kita bukan lockdown, kita hanya pembatasan dan bukan pelarangan. Kedua, tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada,” terang Airlangga.

“Dan juga mengantisipasi lonjakan akibat liburan, serta yang berikutnya untuk memperhitungkan situasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menko Perekonomian ini mengungkapkan perbedaan antara PSBB dengan PPKM. Di mana, letak pembedanya ada di keweanngan keputusan penetapan pembatasan.

Untuk pembatasan di Jawa-Bali, Airlangga menyebutnya sebagai PPKM karena pengambil kebijakan berada di pemerintah pusat, dan baru selanjutnya pemerintah daerah menentukan wilayah mana saja yang dilakukan pembatasan.

Kalau untuk PSBB diputuskan pemerintah daerah, dengan terlebih dahulu mengajukan persetujuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Permenkes 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Daerah-daerah yang mempunyai kriteria seperti itu, nanti pak gubernurnya akan membuatkan Pergub atau kabupaten/kota dengan Perkada atau nanti pak menteri dalam negeri membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah, dan tadi sudah disampaikan dalam rapat antara bapak presiden dan seluruh gubernur se-Indonesia,” pungkas Airlangga.