AHY: Tindakan Moeldoko Tak Sesuai Prinsip Demokrasi

Nasional

NOTULA – Tindakan tegas harus diberikan atas keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, dalam rangkaian Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deliserdang, Sumatera Utara.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/21).

Dia menyatakan, tindakan Moeldoko tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, yang seharusnya mejunjung tinggi dan menghormati independensi serta kedaulatan partai politik.

“Untuk itu saya meminta negara dan aparat pemerintah tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko yang memecah belah Partai Demokrat,” tegas AHY, seperti dikutip dari RMOL.id.

Putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, itu juga meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, untuk tidak memberikan pengesahan kepada KLB Deliserdang.

“Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Jokowi, khsususnya Bapak Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H Laoly) untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi, karena jelas-jelas melawan hukum,” pungkasnya.