Agus: Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Perlu Perppu

Nasional

NOTULA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait Tipikor.

Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, penerbitan Perppu itu untuk mempercepat implementasi hasil ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

Dikatakan, Indonesia sudah meratifikasi UNCAC tahun 2003 menjadi UU 7/2006. Hanya saja, implementasinya belum menyeluruh.

“Setelah meratifikasi dinilai, kita belum sepenuhnya melakukan implementasi UU ratifikasi dari UNCAC tadi,” jelas Agus, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/11).

Dia juga menjelaskan, dalam UNCAC yang diratifikasi Indonesia itu terdapat 32 poin rekomendasi. Tetapi, Indonesia baru berhasil mengimplementasikan delapan di antaranya dalam UU.

“Saya ingin menggarisbawahi satu hal, yang mungkin sangat penting untuk kita. Di dalam review yang pertama ada 32 rekomendasi, yang utang kita masih 24 (belum diimplementasi),” jelasnya.

Selain percepatan implementasi hasil ratifikasi UNCAC, tambah Agus, Perppu tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini memakai UU 31/1998.

“Jadi perubahan UU 31/1999 itu penting dilakukan,” tandasnya, seperti dikutip dari rmol.co.