Agar Tak Kacau, Transformasi Digital Harus Dipantau

Nasional

NOTULA – Transformasi digital perlu diiringi penanggulangan risiko-risiko keamanan yang kemungkinan terjadi, yang bahkan bisa menimbulkan kekacauan.

Risiko keamanan yang disorot adalah penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menjadi catatan Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid, saat webinar Infobank bertajuk “Cyber Security Transformation in Digital Financial Era”, Selasa (16/11/21).

Data proyeksi dari Bank Indonesia pada 2021, menurut Meutya, mencatat transaksi e-commerce dapat menembus 337 triliun, melibatkan jutaan konsumen.

“Transaksi digital yang melibatkan jutaan konsumen ini sudah sepatutnya dipantau pemerintah, agar tidak terjadi kekacauan,” tuturnya, seperti dikutip dari rmol.id.

“Kita tahu tranformasi digital bagaikan pisau bermata dua, selain sisi positif tentunya ada sisi negatif, salah satunya pencurian dan penyalahgunaan data pribadi,” tambahnya.

Dia memaparkan sejumlah contoh kebocoran data pribadi yang telah terjadi dalam beberapa waktu ke belakang.

Kebocoran data 297 juta penduduk yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan dua juta nasabah BRI Life turut menjadi perhatian, di samping kasus-kasus lainnya.

Ditambahkan juga, munculnya berbagai kasus kebocoran data terjadi tanpa mitigasi dan tindak lanjut yang memadai. Untuk itu, perlu adanya pembenahan.

“Perkembangan digital ini akan menumbuhkan aliran dan ancaman keamanan data pribadi. Untuk itu diperlukan kebijakan penanggulangan data pribadi yang merupakan faktor penentu,” pungkasnya.