NOTULA – Impian Pemilu yang langsung, umum, jujur, adil dan rahasia, akan terwujud jika institusi TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), dan Badan Intelijen Negara bersikap netral.

Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, selama ini, dari semua alat negara yang ada, hanya TNI yang bisa dikatakan paling netral.

“Saya tidak melihat ada gelagat ketidaknetralan TNI. Persoalannya (diduga) ada di polisi,” kata Adhie, dalam diskusi ‘Jaga Netralitas: Tentara dan Polisi Jangan Ikut Kompetisi’ di Jakarta, Jumat (5/4).

Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang menganggap polisi tidak netral di Pemilu 2019. Karena pada dasarnya institusi sipil bersenjata itu belum punya banyak pengalaman.

“Polisi satu-satunya institusi yang tidak belajar dari reformasi. Dia jadi institusi baru setelah reformasi. ABRI atau TNI punya pengalaman di reformasi, dan kita terus awasi TNI. TNI jadi menjunjung tinggi reformasi dan tidak mau diseret-seret ke politik, kecuali purnawirawan,” paparnya.

Karena kurang pengalaman, para elite kepolisian pun merasa perlu dekat dengan dunia politik, untuk mengamankan kepentingan institusi Polri itu sendiri.

“Sebagai institusi negara baru, (elite Polri) perlu dekat dengan dunia politik, karena dia butuh anggaran,” imbuh Adhie, seperti dikutip dari rmol.co.

People Power

Sementara itu, gerakan people power (kekuatan rakyat) yang belakangan mulai digelorakan, hanya bisa dicegah bila aparat negara berlaku netral.

Peneliti senior Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, mengatakan, people power muncul karena adanya ketidakpercayaan masyarakat luas terhadap netralitas aparat.

“People power tidak akan terjadi kalau TNI, Polri, KPU dan ASN netral,” tegasnya.

Meski begitu, melihat isu people power yang kian mengemuka di tengah publik, dan tidak mau negara ini menjadi kacau balau, maka dia yakin para petinggi aparat negara akan berupaya keras menjaga netralitas.

“Saya yakin dan percaya pimpinan TNI, Polri, ASN, KPU termasuk BIN, akan menimbang-nimbang untuk menjaga netralitas,” pungkas Herdi Sahrasad.