Adhie Massardi Bakal Serahkan Dokumen Dugaan Korupsi Ahok ke KPK

Nasional

NOTULA – Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama, diprediksi bakal kembali berurusan dengan masalah hukum, setelah mendekam 2 tahun di penjara karena kasus penistaan agama, beberapa waktu lalu.

Tapi kali ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu dihadapkan pada persoalan lain. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi, berencana melimpahkan berbagai dokumen yang mengarah pada dugaan tindak pindana korupsi (tipikor) yang patut dapat diduga melibatkan Ahok.

Keterlibatan itu diduga baik saat Ahok masih menjabat sebagai wakil gubernur (2012) maupun setelah ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta (2014) menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden.

Seperti dikutip dari rmol.id, Adhie yang dikenal sebagai jurubicara Presiden Gus Dur itu bahkan menegaskan bahwa dokumen dugaan skandal korupsi di Pemprov DKI sepanjang 2012-2017 itu kini sudah dalam bentuk buku resmi.

Menurutnya, dokumen-dokumen itu dikumpulkan dan dirangkai oleh salah satu tokoh gerakan anti-korupsi dan peneliti sumberdaya alam Indonesia, Marwan Batubara. Bukunya sudah pernah dicetak pada 2017.

“Apa yang kami punya (dokumen korupsi Pemprov DKI) sebenarnya hanya sebagian kecil dari yang sudah dimiliki KPK,” tegas Adhie, Minggu (26/12/21).

Pengiriman buku ke KPK, katanya, untuk mengingatkan kepada Firli Bahuri sebagai ketua KPK baru, bahwa ada skandal korupsi besar dan fenomenal yang diam-diam “dipetieskan” oleh rezim KPK sebelum ini. “Dengan kedok ‘belum menemukan niat jahat’,” tegas dia.

Adhie berencana mengajak Marwan Batubara, penulis buku “Korupsi Ahok”, yang bisa menjelaskan lebih gamblang tentang isi bukunya.

Dijelaskan, pihaknya membawa lagi kasus dugaan korupsi Ahok ke KPK karena melihat aparat penegak hukum seolah sangat permisif atau benar-benar melakukan pembiaran kepada para pejabat korup yang skandal korupsinya dilakukan secara terbuka, vulgar, dan amoral.

“Saya melihat republik ini sudah benar-benar menjadi negeri para bedebah, yang penguasanya hobi menjarah, sedang rakyatnya hidup dalam tingkat kesejahteraan yang sangat rendah!” tegasnya.

KPK Pasti Dibela Rakyat

Pada bagian lain, rakyat Indonesia dipastikan akan berada di belakang KPK, jika berani mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama itu.

Penegasan itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi rencana sejumlah aktivis, termasuk jurubicara Presiden Gus Dur, Adhie M Massardi, yang akan menyerahkan bukti dugaan korupsi Ahok ke KPK.

“Kasus Ahok ini sebetulnya sudah ditangani lama oleh KPK. Pertanyaannya, kenapa KPK saat itu tidak segera mengusut tuntas?” tutur Muslim, seperti dikutip dari rmol.id, Minggu (26/12/21).

Namun kata Muslim, Ahok hanya diadili dalam kasus penghinaan agama Islam terkait Al-Maidah Ayat 51. “Jadi, secara pribadi saya dukung GIB (Gerakan Indonesia Bersih) yang dipimpinan Adhie Massardi membawa ini ke KPK,” katanya.

Dia berharap pimpinan KPK di bawah komando Firli Bahuri agar profesional mengusut tuntas kasus Ahok.

“Tidak perlu tunduk pada tekanan dari mana dan siapapun. Kalau Firli benar konsekuen membersihkan negeri ini dari penyakit kronis korupsi selama rezim Jokowi, rakyat Indonesia akan berada di belakangnya,” jelas Muslim.

“Sebenarnya kasus ini sangat telanjang di mata publik selama ini. Parahnya, Ahok terkesan dibela Jokowi, dan KPK diintervensi. Ini tidak boleh terjadi lagi di era KPK Firli saat ini,” tutup Muslim.