NOTULA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tengah mempertontonkan Pemilu paling tidak legitimate di Indonesia.

Pasalnya, sampai saat Pemilu 17 April 2019 diadakan, penyelesaian dan verifikasi ‘data pemilih siluman’ sebanyak 17,5 Juta tidak jelas kabarnya. Padahal kubu salah satu Paslon sudah kerap mempertanyakannya.

“KPU kan punya proses coklit (pencocokan dan penilitan), anggarannya pun tidak sedikit. Tapi kita tidak mendapati kabar bahwa data pemilih Pemilu telah bersih dari data siluman. Data Pemilih yang amburadul menjadi pintu masuk terjadinya kecurangan, dan ini mengancam kredibilitas Pemilu kita,” papar Abdul Rasyid, Direktur Sabang Merauke Institute, yang pernah menjadi Komisioner KPU.

Menurut dia, amburadulnya data pemilih, seperti 17,5 juta data siluman yang gagal di-coklit dan hilangnya hak warga dalam memilih, telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat pada Pemilu kali ini.

Soal banyaknya kejadian pemilih yang tidak dapat menunaikan haknya karena kurangnya surat suara, kata Rasyid, jelas-jelas bukan perkara ringan.

Dengan begitu, sambung dia seperti dikutip dari rmol.co, paling sedikit ada dua kejahatan yang telah dilakukan KPU, yaitu kejahatan Pemilu dan Pidana Korupsi.

“Kurangnya surat suara menunjukan KPU tidak cakap dalam menghitung logistik Pemilu, hal ini harus diusut, karena berdampak pada hilangnya hak warga dalam memilih,” tegasnya.

Apalagi jika ini disengaja. “KPU bisa dikenai pasal Pidana Pemilu dan Pidana Korupsi. Sebab itu, kami mengusulkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) segera masuk dan memeriksa para komisioner KPU dan jajarannya,” demikian Rasyid.