82,3 Persen Biaya Calon Kepala Daerah Berasal dari Donatur

Nasional

NOTULA – Tidak ada kepala daerah yang tidak mengeluarkan uang pada proses pencalonan. Dan berdasar data, 82,3 persen anggaran pencalonan untuk menjadi kepala daerah berasal dari donatur.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Firli Bahuri, di hadapan Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Pr dan jajaran pengurus DPP, DPD, dan DPC pada acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (12/7/22).

Pada pembekalan antikorupsi itu, Firli juga menyampaikan orkestrasi pemberantasan korupsi yang dilakukan pihaknya menyasar pada kamar-kamar kekuasaan. Salah satunya kamar kekuasaan eksekutif.

Firli juga membeberkan peran penting partai politik (Parpol), yang salah satunya melahirkan pemimpin, baik tingkat nasional maupun daerah.

“Di eksekutif, dalam rangka menghasilkan calon pemimpin, partai politik harus bebas dari suap menyuap untuk mencalonkan para calon pemimpinnya,” papar Firli.

Dia juga menegaskan, tidak boleh ada Parpol yang menjual surat rekomendasi dalam pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, atau walikota.

“Tak boleh ada jual surat rekomendasi. Karena mohon maaf pak, saya tanya, saya pernah bertemu seluruh gubernur, bupati, walikota, saya suruh angkat tangan. Silakan bapak gubernur walikota bupati angkat tangan, yang jadi gubernur tanpa uang, enggak ada yang angkat tangan. Enggak ada pak. Enggak ada bupati angkat tangan. Walikota enggak ada,” selorohnya.

Berdasar hasil survei KPK, sambung Firli, untuk menjadi kepala daerah membutuhkan uang yang besar. Bahkan, 82,3 persen anggaran dibiayai donatur yang berasal dari donator dan sponsor, termasuk kontraktor di daerah masing-masing.

“Ternyata pak, setelah hasil survei kita, memang untuk jadi kepala daerah pakai uang. Sebanyak 82,3 persen dibiayai oleh donatur dan sponsor, itu eksekutif,” pungkasnya.