8 Orang Meninggal saat Rusuh 22 Mei, Kapolri Harus Tanggung Jawab

NOTULA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian diduga telah melanggar HAM (hak asasi manusia) pada menangani kerusuhan 22 Mei (225) yang menewaskan 8 warga. Ketua DPP KNPI, Choir Syarifudin, mendesak agar Presiden Joko Widodo mencopot Tito.

Choir menilai tindakan polisi yang represif terhadap pendemo dan warga itu sudah tidak punya rasa kemanusiaan, seperti terlihat dalam beberapa video yang viral.

“Tindakan mereka sudah keterlaluan dan tidak menghargai asas penyampaian pendapat serta telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia,” Kata Choir, dalam keterangannya, seperti dikutip dari rmol.co, Selasa (28/5).

Dijelaskan, polisi tidak lagi sesuai SOP pengamanan aksi. Seharusnya Kapolri segera mengamankan korlap aksi, agar demo bisa segera diredam, bukan malah melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang kurang paham akan tujuan demonstrasi. Sebab itu dia meminta presiden mencopot Kapolri.

“Tito tidak mampu mengamankan jalannya aksi damai hingga merenggut beberapa nyawa dan melukai ratusan lainnya. Apa yang kita saksikan jelas pelanggaran HAM, dan Kapolri harus bertanggung jawab penuh sebagai pimpinan institusi Polri,” tegasnya.

Selain mendesak Kapolri mundur, KNPI, kata Choir, juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan investigasi terhadap tewasnya massa aksi di jakarta.

“Kami akan mendorong Komnas HAM melakukan investigasi terhadap tewasnya massa aksi di Jakarta. Hal ini penting untuk menyeret para pelanggar HAM ke meja hijau atau bahkan ke meja pengadilan internasional yang menangani pelanggaran HAM,” tutupnya.