Iuran BPJS Naik, Margarito: Hanya Rakyat yang Bisa Diperas

Nasional

NOTULA – Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, berpendapat, langkah Presiden Joko Widodo menaikan iuran BPJS Kesehatan menandakan negara sudah tidak punya uang alias bokek.

“Mungkin menandakan bangsa ini sudah tidak punya duit, sehingga hanya rakyat yang bisa diperas,” kata Margarito, seperti dikutip dari rmol.id, Kamis (14/5/20).

Menurut dia, saat ini cukup sulit mencari hutang, di tengah situasi pandemik virus corona baru atau Covid-19.

Disisi lain, keputusan menaikan iuran BPJS, padahal sebelumnya sudah ada keputusan Mahkamah Agung, memperlihatkan Jokowi tak memahami konstitusi.

“Atau semua kebijakan tidak berada dalam konstitusi,” sindir Margarito.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan lagi, nyaris 2 kali lipat dari posisi saat ini. Keputusan ini dilakukan tak lama setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai awal 2020 lalu.

Kenaikan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid itu ditandatangani Jokowi 5 Mei lalu.