Tunggu Berkas Kabupaten, Gubernur Jatim Restui PSBB Malang Raya

Malang Raya

NOTULA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengundang tiga kepala daerah di Malang Raya, membahas persiapan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Sabtu (9/5/20), di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Pertemuan kali ini sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya di Kantor Bakorwil Malang, yang menegaskan, sebelum dikeluarkannya persetujuan dari Pemprov Jatim, 3 (tiga) kepala daerah Malang Raya terlebih dulu memaparkan kesiapan di hadapan Gubernur dan Forpimda Jatim.

Hadir dalam pertemuan itu, Pangdiv II Kostrad, Danrem 083/BJ, serta Dandim dan Kapolresta se Malang Raya.

Koordinator Tim Advokasi PSBB dan Survailance Covid 19, Dr Windu Purnomo, menyatakan, 3 daerah sudah ada kajiannya. PMK 9/2020 tetap jadi pedoman, dengan memperhatikan atas (parameter) jumlah kasus, jumlah kematian, sebaran kasus, serta penularan lokal maupun wilayah.

“Skoring tidak per daerah, tapi satu kesatuan Malang Raya. Total kasus konfirm positif hingga 8 Mei 2020 berjumlah 69. Sejak Maret hingga Mei, untuk Malang Raya terjadi 4 (empat) kali periodik peningkatan kasus. Sementara untuk kasus kematian positif Covid ada 9 kasus atau 13 persen, lebih tinggi dibanding prosentase nasional,” Windu merinci

Dari lonjakan kasus, kematian dan sebaran, semuanya terkontribusi dari Kabupaten Malang, namun Malang Raya merupakan kesatuan wilayah epidemologi, karena mobilitas warga tiga daerah ini juga tak ada batasan.

“Maka kembali kami (tim) menghitung dalam satu kesatuan wilayah, dan Malang Raya terekomendasikan untuk dilaksanakannya PSBB,” tegasnya.

Sementara gubernur menjelaskan, ada tiga klaster skoring, apabila pada range 0 – 5 maka rekomendasinya hanya penetapan karantina individu, range skor 6 – 7 maka rekomendasinya bisa PSBB dan bisa tidak, namun bila sudah masuk skor 8 – 10, harus PSBB.

“Dan Malang Raya skornya mentok, ada pada skoring 10, sehingga ya harus PSBB,” jelas Khofifah.

Untuk itu, sambung gubernur, selama berkas lengkap, pengajuan dinaikkan ke Kemenkes, sehingga Senin (11/4 /20) sudah ada jawaban dari Kemenkes.

Dari hasil paparan tiga kepala daerah Malang Raya, tinggal kabupaten Malang yang diminta gubernur untuk melengkapi berkas.

“Pada dasarnya kita sepakat mengajukan ini ke Kemenkes, tinggal menunggu kelengkapan berkas dari kabupaten (Malang). Detil plan akan disusun, termasuk Pergub. Bila Minggu naik, Senin diharapkan ada respon dari Kemenkes. Setelah itu diikuti fase sosialisasi berlanjut tindakan dan sanksi,” Imbuh Khofifah.