6 Februari, 10 Ribu Buruh Bakal Unjuk Rasa di Istana

Nasional

NOTULA – Kalangan buruh menolak Permenkes No 51/2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan.

Penolakan itu disuarakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (29/1).

Said Iqbal mengatakan, urun biaya yang dibebankan kepada pasien tak sesuai dengan prinsip dasar jaminan kesehatan yang diperjuangkan buruh bersama DPR RI saat mendesak disahkannya UU BPJS.

Prinsip dasar yang diminta saat itu adalah, semua biaya ditanggung unlimited, berlaku seumur hidup, dan untuk semua jenis penyakit.

“Permenkes 51/2019 juga bertentangan dengan 9 prinsip yang ada di dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional,” tegas Said Iqbal sembari mengatakan, jika pemerintah ingin mengatasi devisit, seharusnya bukan membebani peserta JKN dengan biaya tambahan.

“Devisit kan sama saja kegagalan direksi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Janganlah kegagalan ini dibebankan kepada rakyat,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Said menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi devisit. Pertama, ditutup dengan cukai rokok yang nilainya hampir Rp 120 triliun. Kedua, meningkatkan jumlah peserta pekerja formal.

Saat ini baru sekitar 16 juta pekerja formal yang terdaftar. Dengan meningkatkan pekerja formal, maka ada iuran tambahan. Ketiga, meningkatkan nilai iuran PBI dari pemerintah yang sekarang ini hanya 23 ribu ke harga ekonomi yakni sebesar 36 ribu.

Karena itu, lanjut Said Iqbal, FSPMI KSPI akan melakukan aksi besar-besaran di 20 provinsi pada 6 Februari 2019. Aksi dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Gorontalo, Medan, Batam dan sebagainya.

Khusus di Jakarta, aksi akan diikuti 10 ribu buruh dan dipusatkan di Istana Negara. Salah satu tuntutan dalam aksi itu adalah menolak urun biaya BPJS Kesehatan dan meminta agar BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar.

Isu lain yang akan diangkat: Pertama, lapangan kerja, ancaman PHK, revolusi industri 4.0;Kedua, BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar;Ketiga, tolak upah murah, cabut PP 78/2015, turunkan harga; Keempat, tolak TKA China unskill; dan Kelima, hapus outsourcing dan kedok pemagangan.