Duit Korupsi Dikembalikan, Vonis Korupsi Pengadaan Buku di VEDC Ringan

Malang Raya

NOTULA – Akhirnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis ringan, yakni 1 tahun penjara kepada lima terdakwa kasus korupsi pengadaan buku modul kurikulum 2013 di Kota Malang.

Kelima terdakwa itu adalah, Sugiarto (pejabat pembuat komitmen/PPK), Abdul Aziz (pemeriksa pekerjaan), Suprayitno (panitia pengadaan), Ketut (tim teknis) dan Khamim (rekanan).

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” tegas Ketua Majelis Hakim, Abdul Hamzah, membacakan amar putusan.

Pengadaan buku modul kurikulum 2013 di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Otomotif dan Elektronika (BOE) atau VEDC (Vocabulary EducationDevelopment Center) itu merugikan negara Rp 312 juta.

Seperti dikutip dari rmol.co, meski para para terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara, namun menurut majelis, hal itu tidak menghapus pidana.

Sebab itu majelis menyatakan kelima terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dakwaan Pasal 3 juncto UU Pemberantasan Tipikor. Ancaman hukuman pasal itu, paling ringan 1 tahun penjara dan paling berat 4 tahun penjara.

Para terdakwa juga dikenai denda masing-masing Rp 50 juta. Menurut majelis, mereka tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi.

Meski begitu majelis masih mempertimbangkan hal yang meringankan hukuman, yakni para terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara. Walaupun divonis minimal, kelima terdakwa masih pikir-pikir. Begitu pula jaksa penuntut umum.

Pengadaan buku modul kurikulum itu dilakukan pada 2013 silam. Pemerintah menghabiskan Rp 1,053 miliar untuk mencetak 21 ribu eksemplar buku modul kurikulum. Buku modul itu akan dibagikan kepada guru SD, SMP, SMA dan SMK se-Kota Malang.

Dalam pelaksanaannya, hanya 16 ribu eksemplar yang dicetak. Namun penerima pekerjaan melaporkan penyerahan pencetakan buku dari rekanan sebanyak 21 ribu eksemplar.

Rekanan pun mendapat pembayaran penuh sesuai kontrak. Berdasar audit, perbuatan para terdakwa merugikan negara Rp 312 juta.