NOTULA – Massifnya petugas Pemilu 2019, baik dari KPU, Bawaslu maupun anggota Polri yang meninggal dunia, disikapi langsung oleh Ikatan Keluarga Besar Universitas IndonesiaI (IKB UI). Mereka menyampaikan enam pernyataan sikap yang harus ditindaklanjuti Komnas HAM.

Sejumlah perwakilan IKB UI yang hadir diterima langsug oleh Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM RI, Hairansyah, dan selanjutnya menyatakan enam sikap.

“Pertama, menuntut pemerintah proaktif dalam merespons dan melakukan investigasi serius atas kejadian kematian luar biasa dan jatuh sakitnya ratusan warga negara,” kata perwakilan IKB UI, Djudju Purwantoro, di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

Kedua, meminta pemerintah agar peristiwa kejadian itu dipandang sebagai suatu peristiwa bencana yang luar biasa secara nasional.

Ketiga, mendorong pemerintah mengungkap tuntas sebab akibat kasus kematian itu, dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang profesional dan independen.

“Keempat, segera dan serius mendesak pemerintah melakukan investigasi adanya dugaan pelanggaran hukum pidana dan HAM, dan membawa kasus itu ke forum lembaga HAM Internasional,” tandasnya.

Kelima, mendesak segera kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengeluarkan surat perintah dilakukan autopsi kepada dokter ahli forensik se-Indonesia bagi seluruh korban.

Dan keenam, meminta pemerintah bertanggung jawab penuh kepada semua korban dengan memberikan santunan kesehatan dan kematian yang layak melebihi peraturan perundang-undangan.

“Apabila Komnas HAM dalam hal ini merasa kesulitan dalam mencari fakta saat investigasi, IKB UI siap membantu dengan segala cara, guna mengungkap banyaknya korban jiwa usai Pemilu 2019 ini,” pungas Djudju, seperti dikutip dari rmol.co.