NOTULA – Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan pendataan, dan hasilnya menyebutkan, ada 41 masjid di linkungan kementerian, lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpapar radikalisme. Temuan itu pun dinilai ngawur.

“Radikalisme yang dimaksud seperti apa, tolok ukurnya bagaimana, apakah pegawai BUMN melakukan teror?” tegas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Selasa (20/11).

Dia berpendapat, seharusnya BIN memiliki tolok ukur dan indikator yang jelas penyebab orang menjadi radikal. Karena, secara teori, jelas Arief, munculnya radikalisme dipengaruhi beberapa factor, seperti kemiskinan atau ada hak-hak yang tidak terpenuhi.

“Nah kalau pegawai BUMN gajinye gede-gede. BIN harus tahu terjadinya radikalisme itu karena hak-hak yang tidak terpenuhi atau tertekan,” katanya, seperti dituturkan kepada rmol.co.

Jika pun ada pegawai BUMN berpenampilan seperti disyariatkan agama Islam, misalnya memelihara jenggot, jangan langsung dituduh radikal. Sebab, lanjut Arief, bisa saja mereka sehabis pulang ngantor atau di sela waktu salat zuhur melakukan kajian agama.

“Nggak apa-apa kan, di mananya yang salah?” Arief yang juga wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu balik bertanya.