29 Petugas KPPS dan 10 Polisi Meninggal, Teknis Pemilu Harus Dievaluasi!

Nasional

NOTULA – Pelaksanaan Pemilu 2019 banyak menelan korban. Sejumlah petu­gas KPPS dan personel polisi yang menjaga kelancaran pesta demokrasi meninggal dunia. Atas adasar itu, Komisi II DPR RI meminta agar teknis pelaksanaan Pemilu dievaluasi.

Petugas KPPS yang dilaporkan meninggal sebagian besar dari Jawa. Di Jawa Barat di­laporkan 12 orang meninggal, di Jawa Tengah 8 orang, dan di Jawa Timur 9 orang. Sedangkan personel polisi yang dilaporkan meninggal ada 10 orang.

Sejauh ini penyebabnya macam-macam, ada yang serangan jan­tung, sakit, sampai keguguran setelah bertugas di hari pencoblosan, 17 April lalu. Yang jelas, kerja mereka sangat mele­lahkan. Di banyak daerah, mereka bekerja nonstop selama lebih dari sehari semalam, mulai pemungutan sampai penghitungan suara.

Menyikapi itu, Wakil Ketua Komisi II, Herman Khaeron, mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan be­ratnya kerja di TPS. Pihaknya telah meminta KPU menggelar simulasi terukur terkait beban waktu pencoblosan dan perhitungan suara, untuk memastikan waktu kerja relevan dengan beban.

“Sejak awal kami meminta KPU menyelenggarakan simu­lasi terukur dan cermat atas beban waktu pencoblosan maupun perhitungan suara. Ini terkait UU Pemilu dan peraturan turunannya yang wajib selesai hari itu juga, dan kemu­dian MK menambah 12 jam dengan syarat berturut-turut dan tanpa jeda. Waktu kerja tersedia harus relevan dengan beban kerja,” jelas politisi Demokrat itu, Senin (22/4).

Komisi II juga telah meminta KPU menyediakan asuransi bagi KPPS. Sebab, beban kerja mereka begitu berat. “Kami juga telah mengusulkan ada insentif atau honor yang memadai dan asuransi bagi penyelenggara Pemilu ad hoc, karena mereka bekerja keras mem­persiapkan dan melaksanakan Pemilu,” jelas orang kepercayaan SBY ini.

Dengan banyaknya korban, kata dia, teknis pelaksanaan pemungutan suara harus di­evaluasi. Pihaknya juga mewacanakan merevisi UU Pemilu. Komisi II berpendapat, Pileg dan Pilpres sebaiknya dipisah.

“Mungkin ke depan se­baiknya Pemilu Legislatif dipi­sah dengan Pemilu Presiden. Bisa saja Pemilu Presiden dapat serentak dengan Pilkada. Kita lihat perkembangan situasi ke depan,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi II, Mardani Ali Sera, berpendapat sama. “Ini darurat. Nyawa ma­nusia tidak seimbang dengan pelaksanaan demokrasi sebesar apa pun. Harus ada evaluasi SOP menyeluruh,” katanya.

Menurutnya, jumlah korban sebenarnya lebih banyak. Hanya saja tidak ter­laporkan semua. “Data yang ada belum tentu terlaporkan semua. Kita amat menyayangi se­mua pejuang demokrasi,” tuturnya.

Mardani menegaskan, nyawa manusia tak sebanding den­gan pesta demokrasi. Karena itu, penyelenggaraan Pemilu harus dievaluasi. Penyelenggara Pemilu dilakukan dengan ra­mah dan tidak melelahkan. Penyelenggaraan Pemilu tidak boleh menimbulkan korban, apalagi nyawa.

Soal revisi UU Pemilu, Mardani mengakui agak berat. Karena, aturan Pemilu seren­tak merupakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam keta­tanegaraan, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Meski begitu, dia yakin ada peluang untuk melakukan re­visi. Bahkan peluangnya sangat terbuka. “Sangat berpeluang. Walau itu menyangkut keputu­san MK,” tutupnya.

KPU juga sudah bersikap mengenai adanya petugas KPPS yang meninggal saat bertugas. KPU berjanji segera mengevaluasi pelaksaan pemungutan dan penghitungan suara. “Ya, nanti kita evaluasi,” janji Ketua KPU Arief Budiman, saat diwawan­carai wartawan, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu lalu.

“Memang pekerjaannya berat, memang pekerjaannya banyak. Maka, ya orang sangat mungkin kelelahan dalam menjalankan tugas,” sambungnya, seperto dikutip dari rmol.co.