18 Mantan Anggota DPRD Kota Malang Dijatuhi Divonis

Malang Raya

NOTULA – Perjalanan panjang kasus hukum yang menjerat para mantan anggota DPRD Kota Malang, akhirnya sampai pada agenda pembacaan vonis, di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (19/12). Karena banyaknya terdakwa, sidang dibagi dalam 3 sesi.

Pada sesi pertama, enam terdakwa, Sulik Listyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani, sudah dijatuhi hukuman. Yang terberat 4 tahun 8 bulan ditujukan untuk Sulik Listyowati dan Bambang Sumarto.

Majelis hakim menyatakan keduanya terbukti menerima sejumlah uang suap terkait pembahasan APBD Perubahan 2015, uang Pembahasan APBD Murni 2015 dan Uang Sampah. Hal itu berbeda dengan pembelaan keduanya selama sidang, yang menyatakan tidak pernah menerima.

Bambang dan Sulik juga harus membayar denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 3 tahun.

Tak hanya itu, keduanya juga harus mengganti kerugian negara, Rp 117,5 juta untuk Sulik dan Rp 120 juta untuk Bambang. Jika tak dapat membayar dalam jangka waktu 1 bulan, harta benda kekayaan keduanya akan disita jaksa penuntut untuk dilelang negara.

Dan jika harta kekayaan tidak dapat memenuhi tanggungan uang pengganti, hukuman kurungan ditambah 1 bulan untuk Sulik, dan 3 bulan untuk Bambang.

Terdakwa lain juga dijatuhi vonis, yakni Abdul Hakim, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani, dengan rincian 4 tahun 2 bulan untuk Abdul Hakim, Imam Fauzi 4 tahun 1 bulan, Saiful Rusdi 4 tahun 1 bulan, dan Tri Yudiani 4 tahun 2 bulan.

Mereka juga masih harus membayar denda sebesar Rp 200 juta, dan pencabutan hak politik selama 3 tahun, usai menjalani hukuman pidana.

//Nanda Pikir-pikir//

Pada sidang sesi kedua, enam terdakwa lain dihadirkan, yakni Rahayu Sugiarti, Ya’qud Ananda Gudban, Sukarno, Heri Subiantono, Heri Pudji Utami dan Abd Rachman.

Nanda, panggilan akrab Ya’qud Ananda Gudban, dijatuhi vonis terberat, penjara 4 tahun 8 bulan. Dia dinyatakan terbukti menerima sejumlah uang suap pembahasan APBD Perubahan 2015, uang Pembahasan APBD Murni 2015 dan Uang Sampah.

Nanda juga didenda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik selama 3 tahun usai menjalani pidana, dengan pertimbangan unsur-unsur yang memberatkan, seperti berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatan.

Dia juga diharuskan mengganti kerugian negara sebesar Rp 150 Juta. Jika tidak membayar dalam jangka waktu 1 bulan, harta benda kekayaannya disita untuk dilelang negara. Jika harta kekayaan tidak memenuhi tanggungan uang pengganti, hukuman kurungan ditambah 3 bulan.

Pada sidang sesi dua ini, terdakwa lainnya, yakni Rahayu Sugiarti, divonis 4 tahun 2 bulan, Heri Subiantono 4 tahun 1 bulan, Abd Rachman 4 tahun 2 bulan, Sukarno 4 tahun 1 bulan dan Heri Puji Utami 4 tahun.

Mereka juga wajib mambayar denda Rp 200 juta dengan pencabutan hak politik selama 3 tahun usai menjalani hukuman pidana.

Hingga berita ini ditulis, masih ada 6 terdakwa yang vonisnya belum dibacakan, mereka adalah Sahrawi, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Zainuddin dan Wiwik Hendri Astuti.

//Menyesal//
Pada bagian lain, 18 anggota DPRD Malang mengaku menyesal telah menerima suap dari mantan Walikota Malang nonaktif, HM Anton. Mereka adalah Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Suprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Salamet, Zainuddin, Wiwik Hendri Astuti, Heri Pudji Utami, Abdul Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiarti , Sukarno, dan Ya’qud Ananda Gudban.

Penyesalan itu terungkap saat para terdakwa mengajukan nota pembelaan yang dibacakan secara bergantian. Mereka meminta majelis hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana menjatuhkan vonis ringan.

Yang menarik, satu terdakwa, Imam Fauzi, sempat menangis saat membacakan nota pembelaan. Ia mengaku tak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. “Saya tulang punggung keluarga dan telah mengembalikan kerugian negara,” katanya, seperti dikutip dari rmol.co.

Sekadar mengingatkan, ke 18 terdakwa itu diadili setelah KPK menangkap mantan Ketua DPRD, Moch Arief Wicaksono, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono.

Setelah melakukan pengembangan perkara, penyidik menemukan bahwa praktik suap melibatkan belasan anggota dewan. Arief menerima suap Rp 700 juta dari Edy untuk pembahasan APBD Perubahan Kota Malang itu.