NOTULA – Komunitas yang menamakan Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (BMPPAB) mengaku telah menemukan potensi kecurangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil Pemilu 2019. Salah satunya pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Ditemukan ada data pemilih dengan tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember dalam jumlah yang sangat besar. Masing-masing berjumlah 2,3 juta, 9,8 juta dan 5,4 juta dengan total sekitar 17,5 juta,” papar koordinator BMPPAB, Marwan Batubara, melalui siaran pers, Rabu pagi (10/4).

Data tidak wajar itu berasal dari data invalid, data ganda, dan data yang tidak melalui proses coklit (pencocokan dan penelitian).

“Sebagai contoh, di sebuah TPS ditemukan ada 228 orang yang lahir pada tanggal yang sama. Keanehan ini terdapat pada ribuan TPS yang terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu,” jelasnya.

Temuan BMPPAB lainnya adalah dugaan duplikasi data Kartu Keluarga (KK) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada lima provinsi di Pulau Jawa.

Ada pula temuan data KK yang manipulative, di mana satu KK berisi ratusan hingga ribuan orang. Temuan DPT invalid ini terjadi di beberapa wilayah dengan konsentrasi jumlah kasus terbesar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Yogyakarta. Bila ditambah beberapa wilayah lain, total akumulasi dugaan DPT tidak wajar meliputi sekitar 17,5 juta kasus.

“Ini manipulasi serius yang jelas -jelas melanggar Pasal 488 UU 7/2017 tentang Pemilu,” tegas Marwan, seperti dikutip dari rmol.co.

Dia menekankan, temuan DPT yang mengandung banyak ketidakwajaran, tidak logis dan invalid ini bisa mengancam presiden-wakil presiden terpilih kehilangan legitimasi dari rakyat.

“Jika ini terjadi, hampir pasti akan terjadi chaos, yang jika tak terkendali akan berujung ke arah terjadinya people power, bahkan bisa saja meluncur menjadi revolusi,” dia mengingatkan.

Dikatakan juga, pemerintahan yang tidak mendapatkan dukungan rakyat akan berada dalam posisi sangat lemah dan rawan untuk dijatuhkan oleh gerakan people power. Jika ini sampai terjadi, maka negara bangsa yang diletakkan dasar-dasarnya oleh para pendiri bangsa, dapat berakhir, menyusul nasib Uni Sovyet dan Yugoslavia.

“Kita semua tidak ingin itu semua terjadi. Dan kita semua berharap Indonesia tetap utuh dalam damai dan persatuan,” harapmnya.

Sebab itu, untuk mencegah chaos, BMPPAB meminta KPU dan seluruh lembaga terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri, segera menyelesaikan persoalan DPT bermasalah.

Menurut dia, KPU Pusat tidak cukup hanya melakukan coklit melalui aparat yang dimiliki, tetapi juga turun ke lapangan dalam rangka validasi dan verifikasi data DPT secara akurat.

Metode kredibel yang digunakan untuk perbaikan dan penyelesaian masalah DPT tersebut pun harus disiapkan secara seksama dan diumumkan kepada publik.

Dia juga mengingatkan, sesuai keputusan Rapat Pleno KPU tanggal 15 Desember 2018, DPT Final seharusnya ditetapkan dan diumumkan pada 17 Maret 2019. “Faktanya, saat ini batas waktu itu telah terlewati, dan DPT Final tak kunjung ditetapkan,” imbuhnya.

Padahal, masih kata Marwan, sesuai prinsip Pemilu demokratis ‘one man one vote’, setiap suara dari 17,5 juta DPT bermasalah harus dicoklit, diverifikasi dan divalidasi satu per satu.

“Validasi 17,5 juta DPT bermasalah tidak cukup dilakukan melalui proses sampling seperti dijelaskan komisioner KPU, Viryan Aziz, saat seminar pada 26 Maret 2019 di gedung DPR,” tegasnya.

Itu sebabnya, dengan waktu sisa delapan hari lagi, BMPPAB menuntut KPU, pemerintah dan DPR, segera membuat keputusan atas DPT bermasalah di atas.

Pertama, agar 17,5 juta DPT yang bermasalah segera dihapus dari DPT Pemilu 2019, dan dilakukan verifikasi ulang untuk selanjutnya dimasukkan dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus).

Kedua, memastikan TPS-TPS tambahan untuk disiapkan di Lapas, rumah sakit dan panti sosial bagi warga negara Indonesia. Pada saat yang sama memastikan bahwa data pemilih bagi yang pindah di TPS tambahan dicoret dari alamat asalnya.

Ketiga, untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilu yang konstitusional dan dapat mengakomodasi berbagai perubahan pada butir 1 dan 2 di atas, terlebih dulu disiapkan payung hukum yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir, BMPPAB meminta Komisi II DPR memanggil KPU untuk menjamin selesainya DPT Final sebelum Pemilu 2019, termasuk menyelenggarakan RDPU yang melibatkan para narasumber dan pakar yang berbicara pada seminar.

“Kami juga mendesak dan mendorong Bawaslu untuk memperkuat pengawasan terhadap KPU. Dan kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan segenap rakyat Indonesia untuk terlibat aktif menyuarakan tuntutan di atas,” ujarnya.

Namun pada saat yang sama, BMPPAB berharap masyarakat juga berperan aktif untuk mengawasi dan memverifikasi calon pemilih dengan mencocokkan DPT dengan calon pemilih di TPS masing-masing.

BMPPAB khawatir jika 17,5 juta DPT bermasalah ini tidak segera diperbaiki dan terdapat bukti-bukti yang telak diyakini telah menjadi faktor kemenangan paslon tertentu, maka dapat memicu terjadinya keributan, chaos atau situasi yang membahayakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

BMPPAB sendiri merupakan gabungan sejumlah organisasi yaitu RGP, API, APPSI, BKMT, APTSI, DSKS, Laskar TPS, BSU, UPN, FORSAP, TUWAI, TPM dan REKAT Indonesia.