170 Sudah Ditangkap, KPK Minta Pj Gubernur/Walikota/Bupati Berintegritas Tinggi

Nasional

NOTULA – Penjabat (Pj) kepala daerah harus memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas tinggi. Peringatan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati, terkait berakhirnya masa jabatan ratusan kepala daerah yang segera diganti penjabat baru, mulai 2022 hingga 2023 mendatang.

“KPK berharap para Pj kepala daerah, baik yang baru dilantik maupun yang akan ditunjuk, memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas tinggi, sehingga dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih demi memajukan daerah yang dipimpin,” tutur Ipi kepada wartawan, Kamis (12/5/22).

Sejak awal KPK mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada proses penunjukkan Pj kepala daerah. Hindari potensi korupsi, praktik transaksional maupun kepentingan politik demi mendapat calon penjabat yang berkualitas dan memenuhi kriteria.

“Integritas penting, mengingat para Pj kepala daerah memiliki kewenangan sama dengan kepala daerah definitive, dan memimpin dalam waktu relatif cukup lama, sekitar satu hingga dua tahun,” kata Ipi.

Karena, sambung dia, sebagai Pj kepala daerah, tentu akan menerbitkan dan menjalankan sejumlah kebijakan strategis yang berdampak pada jalannya pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

“Di antaranya, penjabat kepala daerah memiliki kewenangan menyusun dan mengajukan APBD, APBD Perubahan, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Selain itu juga mengelola sektor belanja daerah dengan melakukan pengadaan barang dan jasa,” rincinya.

Ipi mengingatkan, berdasar data penanganan perkara KPK, hingga Desember 2021, KPK telah menangani 170 perkara kepala daerah, terdiri dari 148 perkara bupati atau walikota, dan 22 perkara gubernur.

“Titik rawan korupsi pemerintahan daerah dan modus korupsi yang dilakukan kepala daerah antara lain terkait belanja daerah, meliputi pengadaan barang dan Jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan Bansos, pengelolaan aset, hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga,” katanya.

Selain itu korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat, korupsi di sektor perizinan mulai pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan dan benturan kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021, menunjukkan, pengadaan barang dan jasa merupakan sektor paling rawan korupsi.

Responden menyatakan, terdapat korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi peserta SPI yang berjumlah 640 instansi, baik di pusat maupun daerah.

Selain itu, 99 persen instansi tercatat, terdapat korupsi dalam kegiatan promosi/mutasi pegawai, 99 persen instansi terdapat intervensi (trading in influence), 99 persen instansi terdapat penyalahgunaan fasilitas kantor, dan 98 persen instansi terdapat praktik suap dan gratifikasi.

“KPK berharap para Pj kepala daerah tidak terjerumus dalam praktik itu. KPK mengajak para Pj kepala daerah menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam memimpin daerah,” pungkasnya.