1.120 Laporan Terkait Penegak Hukum Diterima Ombudsman Sepanjang 2020

Nasional

NOTULA – Lembaga penegak hukum paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman sepanjang 2020.

Menurut anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, laporan yang diterima terkait kinerja lembaga penegak hukum mencapai ribuan, jauh lebih tinggi dibanding laporan terhadap lembaga non penegak hukum yang hanya 99 laporan.

“Laporan Masyarakat terkait substansi hukum, Hak Asasi Manusia, politik, keamanan, dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum mencapai 1.120 laporan,” papar Ninik, dalam jumpa pers Catatan Akhir Tahun Ombudsman secara virtual, Kamis (28/1/21).

Ninik juga menyebutkan, laporan paling banyak terkait kinerja kepolisian, mencapai 699 laporan. “Disusul lembaga peradilan 284 laporan, Kejaksaan 82 laporan, Lembaga Pemasyarakatan 35 laporan, Pertahanan 13 laporan, dan Tentara Nasional Indonesia 7 laporan,” bebernya.

Dia juga memaparkan, sektor penegakan hukum itu terkait langsung dengan pemenuhan akses keadilan dalam konteks pelayanan publik di bidang hukum.

Dari segi penanganan laporan masyarakat terkait instansi Kepolisian, kata dia seperti dikutip dari RMOL.id, baru diselesaikan sebanyak 115 laporan. Sedangkan, sebanyak 584 laporan masih dalam proses penyelesaian.

Faktor yang menyebabkan laporan terkait kepolisian belum dapat diselesaikan, antara lain tidak responsifnya kepolisian memberikan tanggapan dan dokumen-dokumen terkait laporan.

“Maupun adanya hambatan dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian,” tuturnya.

Sedang perkara dugaan maladministrasi yang paling banyak dilporkan terkait Kepolisian adalah adanya dugaan penundaan berlarut penanganan perkara, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan dengan baik.

“Ketiga dugaan maladministrasi itu mendominasi pokok permasalahan pada proses penyelidikan, penyidikan seperti penetapan tersangka, daftar pencarian orang, visum, serta laboratorium kriminal,” jelasnya.

Khusus terkait  laporan terhadap institusi Peradilan, sebanyak 241 masih dalam proses penyelesaian. Sedangkan 43 laporan telah terselesaikan.

Menurut Ninik, masyarakat  paling banyak melaporkan lembaga peradilan karena adanya dugaan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan yang baik.

“Ketiga dugaan maladministrasi itu mendominasi pokok permasalahan pada proses eksekusi putusan,” pungkas Ninik.