Jokowi Diyakini Segera Rombak Kabinet

NOTULA – Wacana reshuffle diyakini segera terealisasi. Salah satu yang meyakini perombakan kabinet bakal mawujud adalah Pakar Hukum dan Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam.

“Saya yakin Jokowi akan melakukan reshuflle secepatnya. Hal itu tidak dapat dipungkiri,” tutur Saiful Anam, seperti dikutip dari rmol.id, Sabtu (4/7/20).

Keyakinan Saiful Anam bukan tanpa dasar, karena ia mengaku mendapat informasi dari salah satu sumber di Istana yang tidak mau disebut namanya, bahwa akan ada orang baru masuk jajaran kabinet.

“Saya dapat kabar dari orang di Istana, ada beberapa orang yang akan diganti dan digeser dari pos sebelumnya. Orang yang tak mau disebut namanya itu bilang ada beberapa orang baru akan menduduki kursi menteri,” ungkap Saiful Anam.

Lalu siapa saja yang akan direshufle? Berdasar bisikan orang istana, sambungnya, diantaranya Mensos Juliari P Batubara, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkes Terawan Agus Putranto, dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.

Saiful juga menyebutkan, beberapa menteri lain yang kemungkinan akan dirombak atau digeser, antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menparekraf Wishnutama Kusubandio, dan Menag Fachrul Razi.

Sedang untuk orang baru yang bakal masuk jajaran kabinet di satu pos kementerian, menurut Saiful, ialah orang yang pernah berjasa untuk Jokowi.

“Salah satunya Ketua umum Relawan Jokowi atau ReJO, HM Darmizal. Namun, sumber itu tidak mau menyebutkan mau jadi menteri apa,” Saiful Anam mengakhiri.

Opsgab Pemkot Malang, Satu Reaktif Langsung Dikirim ke Rumah Isolasi

NOTULA – Operasi Gabungan (Opsgab) Covid-19 kembali digelar Pemkot, Polresta dan Kodim Kota Malang, Jumat (3/7/20) malam hingga Sabtu (4/7/20) dini hari. Satu pengunjung cafe di kawasan Lembah Dieng terkonfirmasi reaktif.

Pengunjung reaktif itu sudah dua kali menjalani rapid test dan hasilnya tetap reaktif. Untuk penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan langsung dikirim ke rumah isolasi di Jalan Kawi.

Kota Malang yang sebelumnya masuk zona oranye, kini menjadi zona merah karena jumlah kasus Covid-19 mengalami peningkatan tajam. Update data persebaran pandemi Covid-19 Kota Malang per-3 Juli 2020 menunjukkan peningkatan konfirm positif sebanyak 17 orang.

Dengan begitu, total konfirm positif Covid-19 sebanyak 234 orang, dengan rincian meninggal 18 orang, tambah 1 orang dibanding sehari sebelumnya.

Selain itu, sebanyak 151 orang terkonfirm positif Covid-19 dirawat, bertambah 11 orang dari hari sebelumnya. Namun angka kesembuhan juga meningkat 5 orang, sehingga ada 65 orang sembuh dari covid-19 ini.

Sementara itu, angka Orang Tanpa Gejala (OTG) mengalami kenaikan sebanyak 23 orang, total menjadi 784 orang. Tingginya angka OTG ini mendapat perhatian, sehingga Pemkot, Polresta dan Kodim kembali menggelar Opsgab.

Wakil Walikota Malang Sofyan Edi jkarwoko, Kapolres Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata, dan Dandim 0833 Kota Malang, Letkol Inf Tommy Anderson, ikut langsung dalam tim Opsgab.

Dua tim menyisir bagian barat dan timur Kota Malang. Tim Barat menyisir mulai Mako Kodim 0833 di Jalan Kahuripan bergerak menuju Jalan Ijen, Jalan Jakarta, Jalan Kawi dan kawasan lembah dieng Kota Malang. Sedangkan Tim timur menyisir kawasan Stasiun, Bengawan Solo, Sulfat, Sawojajar, Ranu Grati dan Rampal.

Wakil Walikota Malang menyampaikan pentingnya Opsgab pemkot, TNI dan Polri. “Karena sangat mengkhawatirkan, karena itu saya bersama pak Kapolres, pak Dandim, malam ini melakukan langkah mendisiplinkan masyarakat dengan kegiatan rapid test ini,” katanya.

“Mohon dengan sangat, disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan ini sangat penting dan menentukan status zona Kota Malang kedepan” lanjutnya. Dia juga menghimbau masyarakat agar selalu menggunakan masker, jarak jarak, dan pola hidup sehat, untuk menjaga imun tubuh.

Dalam Opsgab kali ini ada 134 orang menjalani rapid test di dua lokasi berbeda. Pada kafe pertama yang ada di Jalan Kawi Atas, tercatat 9 orang karyawan cafe non reaktif.

Sedang di lokasi kedua, yakni kafe di Jalan Lembah Dieng, tercatat 125 pengunjung dan karyawan cafe menjalani rapid test, dan 1 pengunjung reaktif.

Wawali: Rumah Isolasi Covid-19 Siap Digunakan

NOTULA – Wakil Walikota Malang, Ir H Sofyan Edi Jarwoko, didampingi Sekda Kota Malang, Drs Wasto, meninjau kesiapan rumah isolasi atau safe house bagi yang terpapar Covid-19, di Jalan Kawi 41 Kota Malang (3/7/20).

Pemkot Malang menyiapkan 60 sampai 76 tempat tidur di dalam rumah isolasi yang ditangani tim Satgas Covid-19 Kota Malang, dengan bantuan tenaga medis dari Yonkes 2/Kostrad yang berjumlah 25 orang.

Perkembangan data Covid-19 Kota Malang per-2 Juli 2020 tercatat OTG tercatat 761 orang, bertambah 27 orang dari hari sebelumnya. Sedangkan untuk positif Covid-19 ada 217 orang, bertambah 5 orang.

“Kita cek, langsung simulasi mulai pasien datang, diterima di tempat penerimaan pasien, masuk ruang poli yang sudah disiapkan tenaga medis dengan standar 3 APD, pemeriksaan, baru penempatan dan diputuskan di kamar berapa menginap dan di isolasi. Alhamdulillah sudah siap,“ tutur Wawali.

Lebih lanjut Wawali menambahkan kriteria pasien Covid-19 yang akan masuk di rumah isolasi di Jalan Kawi ini.

“Karena warga yang akan diisolasi masih memiliki fisik yang bagus, tidak sakit, karena kalau sakit langsung masuk rumah sakit, maka disiapkan perlengkapan mandi dan sebagainya, termasuk handuk, tapi dia harus merawat diri sendiri dan seterusnya,” rincinya.

Sementara Direktur RSUD Kota Malang, dr Umar Usman, mengatakan, rumah isolasi itu untuk mengantisipasi pasien Covid-19 yang terus bertambah.

“Kita sangat berterimaksih pada Pemkot Malang yang sudah antisipasi di depan ketika ada yang diisolasi mandiri di rumah dan rumahnya tidak memungkinkan, maka diisolasi di sini, dan ini mengurangi beban rumah sakit,” ujarnya.

“Dengan adanya ruang isolasi ini insya Allah mengurangi beban rumah sakit dan antisipasi seperti membuat petugas rumah sakit bisa tenang dan menimbulkan dampak yang secara psikologis kita siap, biarkan covid ada tapi pemerintah siap, imun, kuat, maka Covid positif bisa diisolasi semua. Seperti di RSUD yang sembuh sudah 12 orang dari yang positif itu,” pungkas dr Umar.

Wawali Ajak ASN Disiplin dan Tetap Obah

NOTULA – Untuk ketiga kalinya sejak diaktifkan kembali pasca PSBB, Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, antusias menggerakkan tubuh mengikuti dentuman musik dan panduan instruktur senam di halaman Balaikota Malang (3/7 /20).

“Ini (senam Jumat pagi) harus diikuti seperti halnya apel pagi. Sayangnya, saya perhatikan yang apel dan yang ikut obah (senam) tidak sebanyak sebelumnya (Senin – Kamis). Tidak boleh, setiap unit kerja (OPD) di sekretariat harus mengingatkan anggotanya, tegakkan disiplin,” paparnya, usai senm.

Bapak tiga anak itu juga mengingatkan kepada ASN untuk mewaspadai pergerakan Covid-19 di Kota Malang. Angka kasus sebanyak 217 (per 2 Juli 2020) tidak bisa dipandang remeh.

“Harus hati-hati, bisa jadi ada di sekitar kita. Hanya kedisiplinan yang mampu membentengi kita, sekaligus memutus angka kasus. Setiap ASN agar terlibat aktif mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19, maka saya minta semua ASN mengkonkritkannya,” tegas alumni SMA 3 Malang itu.

Ikut mendampingi senam, Sekda Wasto, Staf Ahli dr Asih TN, Kepala Bappeda Dwi Rahayu, Kabag Pemerintahan Prayit dan Kabag Humas Widianto.

Soal Usulan RUU HIP – Hasto Dan Rieke Dipolisikan, Begini Respons PDIP

NOTULA – Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan anak buahnya, Rieke Diah Pitaloka yang beken dengan panggilan Oneng, dipolisikan oleh tim Advokasi Anti Komunis (Taktis).

Kedua tokoh PDIP itu dianggap menjadi pengusul munculnya Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Menanggapi itu, Ketua Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menjelaskan, setiap anggota Dewan berhak mengusulkan RUU, dan itu telah dijamin UU MD3 dan konstitusi.

“Setiap anggota DPR punya hak imunitas untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen,” jelas Basarah, usai menemui Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/20).

Seperti dikutip dari rmol.id, Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, anggota Dewan tidak bisa dikriminalisasi haknya untuk mengusulkan RUU, sebab itu dia meminta pihak-pihak yang tidak sepakat dengan RUU usulan DPR dapat memberikan masukan, bukan mempolisikan.

“Jadi, enggak bisa ketika DPR menjalankan hak imunitasnya terus dikriminalisasi. Nanti orang enggak mau mengajukan RUU. Kalau enggak setuju RUU, diberikan hak untuk memberikan tanggapan, saran, termasuk melakukan koreksi. Nah, itu sistem bernegara kita yang diatur dalam aturan-aturan hukum,” katanya.

“Karena itu kita ikuti saja aturan perundang-undangan yang sudah kira sepakati bersama-sama ini,” imbuhnya.

Basarah menyiratkan, pelaporan terhadap Sekjen dan politisi PDIP oleh tim Taktis kurang tepat, lantaran anggota Dewan memiliki imunitas terhadap hukum dalam mengusulkan RUU, meski RUU itu disetujui atau tidak.

“Negara kita ini sudah menyepakati untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagi DPR diatur dalam UU MD3, semua aturan itu diikuti aja,” tutupnya.

PDIP Usul RUU HIP Jadi PIP, Fadli Zon: Yang Penting Cabut Dulu!

NOTULA – Anggota Komisi I DPR, Fadli Zon, mengingatkan, DPR harus jadi representasi rakyat dalam setiap bertindak, termasuk menyikapi desakan rakyat agar mencabut RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dia menyampaikan itu, menanggapi urung dicabutnya RUU HIP yang merugikan DPR secara konstitusi. Sebab, RUU HIP dianggap akan mengubah dasar negara Pancasila.

“Saya kira kalau soal Pancasila tidak ada lagi yang meragukan. Sudah final, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Jadi, RUU HIP itu tidak dibutuhkan, harusnya dicabut saja. Itu RUU bermasalah,” kata Fadli Zon kepada wartawan, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (1/7/20).

Terkait Politisi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, yang mengusulkan agar RUU HIP ini menjadi PIP, Fadli Zon meminta parlemen dan pemerintah mencabut dulu RUU HIP dari Prolegnas prioritas 2020.

“Silakan ajukan secara prosedural, yang penting dicabut dulu dari Prolegnas, kemudian kalau mau ada usulan apapun silakan saja. Tapi, menurut saya, apalagi yang mau dibina, BPIP itu menurut saya lembaga tidak penting, harusnya dibubarin saja,” jelasnya.

Terkait penguatan BPIP sebagai lembaga yang melakukan riset dan penelitian terhadap Pancasila, Fadli Zon, seperti dikutip dari rmol.id, berpandangan lain, menurutnya, BPIP merupakan lembaga tumpang tindih dengan lembaga lain.

“Lebih bagus MPR yang melaksanakan sosialisasi 4 pilar, karena reprsentasi rakyat. Lha mereka (BPIP) mau lakukan di mana? Kalau MPR representasi banyak Parpol, berada di semua wilayah jadi lebih merata. Kalau BPIP hanya redundant, buang-buang uang, buang-buang resources, dan tumpang tindih,” tutupnya.

Teguh Santosa Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia

NOTULA – Sebanyak 21 Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara aklamasi memilih Teguh Santosa sebagai ketua umum dalam musyawarah nasional pertama yang digelar virtual, Senin (29/6/20).

Selanjutnya, Teguh yang juga CEO RMOL Network itu akan memimpin organisasi perusahaan media siber itu untuk periode 2020-2025.

Nama Teguh disampaikan 21 pengurus daerah yang menghadiri Munas dalam sidang penyampaian pandangan umum yang dipimpin Plt.Ketua JMSI Riau, H. Dheni Kurnia.

Sebelum dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum JMSI, Teguh menjabat sebagai Plt Ketua JMSI DKI Jakarta. JMSI dideklarasikan pada 8 Februari 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020, oleh pengelola media dari 21 provinsi di Indonesia.

Munas pertama JMSI ini sedianya diselenggarakan di Pekanbaru, Riau. Namun, menyusul penyebaran virus corona baru, akhirnya disepakati menggelar Munas secara virtual.

Selain memilih Teguh Santosa sebagai ketua umum, peserta Munas juha sepakat meminta Plt Ketum JMSI, Mahmud Marhaba, mendampingi Teguh Santosa sebagai Sekretaris Jenderal JMSI.

Menanggapi permintaan aklamasi itu, Teguh mengucapkan terima kasih. Menurutnya, sebenarnya Mahmud Marhaba yang berperan besar dalam menggerakkan organisasi sejak dideklarasikan 8 Februari lalu di Banjarmasin.

“Aktor utama (di JMSI) sebenarnya adalah Bang Mahmud Marhaba. Sementara saya hanya merasa berkewajiban membantu niat baik ini. Insya Allah amanah saya terima, karena kita punya pandangan dan niat baik yang sama,” jelas Teguh.

Sebagai ketua umum terpilih, Teguh Santosa telah menyusun rencana kerja umum, termasuk membantu media siber di daerah.

Sedang Mahmud Marhaba mengatakan, pandangan umum dari 21 Pengurus Daerah JMSI itu akan menentukan masa depan JMSI.

“Kita semua berharap kepemimpinan ke depan solid dan dapat mewujudkan harapan kita semua. Terima kasih atas dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Teguh. Beliau (Teguh Santosa) ini telah mensupport membantu kita semua. Untuk itu kita sepakat mendukung kepemimpinan Teguh Santosa,” tegasnya.

Penetapan Teguh sebagai Ketua Umum JMSI dituangkan dalam SK No 07. Setelah ditetapkan, Teguh menyusun tim formatur yang akan membantunya menyusun kepengurusan JMSI periode 2020-2025 yang terdiri dari Mahmud Marhaba, Rahiman Dani, Dheni Kurnia, serta Zaki Mubarok.

Divonis 7 Tahun, Imam Nahrawi Juga Wajib Bayar Rp 18,15 M

NOTULA – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, divonis 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai Imam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Miftahul Ulum, selaku Asisten Pribadinya.

Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 18 Miliar lebih

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan, harta benda dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang, guna menutupi uang pengganti itu. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan penjara selama 2 tahun,” tambah Hakim Ketua, Rosmina, di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Senin malam (29/6/20).

Selain itu, seperti dikutip dari rmol.id, Majelis Hakim juga menjatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Imam Nahrawi setelah menjalani pidana pokoknya.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Imam Nahrawi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” jelas Hakim Rosmina.

Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Imam Nahrawi untuk membongkar aliran uang senilai Rp 11,5 miliar.

“Menyatakan menolak permohonan justice collaborator yang diajukan terdakwa,” jelas Hakim.

Pertolonngan Allah

Menaggapi vonis itu, Imam Nahrawi mendoakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Awalnya, Rosmina meminta Imam untuk menanggapi putusan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim, namun Imam menyampaikan sesuatu di hadapan Majelis.

“Terimakasih Majelis Hakim Yang Mulia. Kami sudah mendengarkan segala pertimbangan dan putusan. Pertimbangan-pertimbangan itu pun tidak memuat satu kalimat pun dari pleidoi kami, pembelaan kami. Dan pertimbangan-pertimbangan itu murni dari Jaksa Penuntut Umum (JPU),” tutur Imam melalui video telekonferensi.

Selanjutnya Imam berdoa untuk Majelis Hakim agar tetap mendapat pertolongan dari Allah SWT.

“Karenanya kami berdoa pada Allah semoga Yang Mulia Majelis Hakim senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah SWT menjaga kehormatan sekaligus reputasi dan selalu terjaga dari aib-aib yang ada,” papar Imam.

Tak hanya itu, Imam juga mengucapkan terimakasih kepada JPU yang telah menuntutnya. “Terimakasih juga pada Jaksa Penuntut Umum yang sudah menuntut saya sebagai terdakwa sedemikian rupa. Memang tuntutannya seperti yang kami sampaikan di persidangan kami, bahwa mirip-mirip dengan tuntutan di persidangan sebelah si Miftahul Ulum,” katanya.

Pemkot Malang Gencarkan Kampanye Penggunaan Masker

NOTULA – Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Pemerintah Kota Malang bakal mengkampanyekan disiplin penggunaan masker bagi masyarakat.

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Jumat 26/6/20) mengunjungi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, memberikan arahan langsung terkait kampanye itu.

Dengan menggandeng influencer serta komunitas kreatif digital, Sofyan Edi minta Diskominfo menggelar audiensi dan workshop guna memantapkan program-program kampanye yang segera dijalankan.

“Pembuatan film pendek atau kampanye menggunakan mobil siar atau radio-radio harus dilakukan segera. Poin utamanya membuat Kota Malang menjadi zona hijau Kembali,” ujarnya.

Diakui, lanjutnya, masyarakat cenderung kurang disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya, masih banyak masyarakat keluar rumah tanpa menggunakan masker.

“Berdasar hasil penelitian yang dilakukan Pemprov Jawa Timur, menunjukkan, usia di bawah 49 tahun atau generasi muda cenderung lebih rentan terpapar virus corona, karena masyarakat banyak yang tidak disiplin menggunakan masker,” katanya.

Sejumlah arahan disampaikan Wawali, agar Diskominfo Kota Malang dapat melaksanakan program kampanye secara tepat sasaran, dengan strategi yang tepat pula.

Sementara itu Plt Kadis Kominfo, Erik Setyo Santoso, menjelaskan, kunjungan Wawali Sofyan Edi menjadi penyejuk dan meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan.

“Banyak ide segar yang disampaikan pada kami dan semuanya menjadi perhatian dan segera kami tindaklanjuti,” jelasnya.